SELAMAT DATANG DI WEBLOG NEGERI PERADABAN AGUS THOHIR

Kamis, 29 Mei 2008

Dibalik Manuver Politik BBM, BLT Versus BKM dan Saatnya Mahasiswa Bergerak...…Kawan….

Tak pernah terfikirkan dalam benak kita bersama ketika BBM benar-menar mencekik leher rakyat, dengan dalih harga minyak dunia naik dan harga minyak di Indonesaia pun ikut-ikutan naik juga. Sungguh tak bermoral benar para petinggi dan pemegang kebijakan negara ini ketika itu menjadi pilihan. Dengan mengalih fungsikan negara yang seharusnya berpihak pada rakyat tapi apa yang terjadi dinegeri ini ? malah sebaliknya negara menjadi ajang komoditas bisnis yang mencari keuntungan-keuntungan dibalik kebijakan yang memihak kepara para pemodal yang endingnya Indonesia bertekuk lutut terhadap konsensus Washington (kapitalisme) sebagai wujud lama dan berevolusi menjadi kebijakan yang mengebiri masyarakt kecil.
Kebijakan yang laiknya diterapkan kecuali dalam keadaan terpepet dan sudah tidak ada usaha lain yang bisa mengatasi untuk mengimbangi hargadiri bangsa. Inilah kiranya yang bisa digambarkan pada bangsa merah putih tertunduk lesu akibat penyakit permanen (kebobrokan mentalitas pemimpin) inlender dan bermental budak. Akankah kita sebagai bagian dari bangsa hanya diam dan merenung?
Saatnyalah kita sadar dan tersadar ulang untuk menganalisa terhadap kebijakan naiknya BBM dan diturunkannya BLT dan ditambah lagi BKM untuk mahasiswa. BLT adalah suatu keharusan dan kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi 1945 ”fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” dan tanpa harus dinaikkan BBM negara berkewajiban memberi tanpa embel-embel lain ini.
Kini kita tahu ternyata ada udang dibalik batu termasuk BBM naik masyarakat diiming-imingi dengan diberi BLT dan yang terbaru mahasiswa dikebiri dengan mengeluarkan BKM. Ini seolah suap terselubung dan sistemik yang harus kita lawan. Psikologi peredaman ini tidak fair dan gentle, negara takut terhadap amuk massa yang terlahir kembali dalam menjelang kesadaran bersama.
Titik konfrontasi negara indonesia pada tahun 2008 pemerintah SBY-JK semakin tajam dan dipenuhi polemik represifitas dari aparat. Mahasiswa bergerak bersuara lantang untuk menyedarkan masyarakat harusnya didukung bukan malah dibiarkan begitu saja. Dinamika politik berbicara lain, bangsa ini telah berubah iklimnya! Demokrasi bukan hanya sebagai simbol tapi esensi dari demokrasi haruslah digali dan dijalankan, bukan sebatas prosedural birokrasi belaka.
Jangan sampai ada dusta!, jangan sampai ada perselingkuhan di elite dinegeri ini dengan para borjuasi (kapitalisme-neoliberalisme). Mahasiswa harusnya memikirkan ulang akan tugasnya sebagai agen of social change, ketika hanya diam disaat ada penindasan yang merajalela di hati dan pori-pori negeri tercinta ini adalah kejahatan Revolusi.
Tanpa pandang bulu, apakah mahasiswa takut dan diam oleh hegemoni pragmatisme? Tentu tidak ! itu jawaban pasti dan tidak bisa diganggu gugat dan harga mati, moral kita dipertaruhkan diantara kebijakan –kebijakan yang meluluhlantakkan nurani masyarakat kita.
Jati diri bangsa akankah digadaikan? Jangan sampai itu hemat saya. Kenapa karena sudah banyak bukti orientasi kemenangan dan kekuasaan untuk mendapat untung sebesar-besarnya itu telah menjadi ideologi para pemimpin kita. Harusnya kita lawan dengan idealisme besar dan keberanian untuk mempertegas fungsi negara kita sebagai peranannya, mahasiswa harusnya mempunyai Visi kepeimpinan dan ideologi komitmen mensejahterakan msyarakat.
Komitmen kerakyatan inilah yang tidak dipunyai oleh para elite, pemimpin dan wakil rakyat kita yang terselubung dalam sistem. Birokrat dalam birokrasi ini harus kita ketuk hatinya dan disadarkan dengan terus dan terus melakukan penyuaraan melalui berbagai aksi. Mahasiswa harus tetap mempertegas dan mempertahankan idealisme dan gagasan kritisnya untuk tetapmenjadi garda depan bangsa ini agar dapat menjadi lebih makmur dan berkeadilan.
Eksistensi gerakan atas berbagai kebijakan harus kita tawarkan atas segalanya. Masalah butuh solusi, bukan malah dipolitisasi. Termasuk BBM sebagai tendensi atas kebijakan yang tidak merakyat.
BBM naik bukan solusi! BLT turun itu sudah pasti karena sesuai kontitusi tanpa harus dibuat alasan dengan dibarengi naiknya BBM! BKM untuk mengebiri”mahasiswa” dan BLT bukanlah infak negara, tapi pajak adalah kewajiban rakyat dan dana pergulir harusnya megucur untuk kesejahteraan rakyat bukan malah dipolitisasi dengan alasan busuk.
Apalagi BKM adalah bengebiran dan bahkan itu adalah uang sogok dari pimpinan birokrasi arogan untuk meredamkan kemarahan dan emosi rakyat kita, khususnya mahasiswa.
Ada apa dibalik semua ini! Kita harus waspada terhadap perilaku para pembuat kebijakan!!!!
Bercermin dari sejarah bangsa ini, kita harus tahu bahwa inilah saatnya arus gelombang dan momentum besar ini kita jadikan tonggak kesadaran utuk bersatu mengutkan peran civil society.
Mahasiswa adalah dasar (akar rumput) terhebat dan tidak ada tandingannya kalau kita mau mengkaji dan sadar menyadari akan tugas kita, tapi akankah menjadi porak poranda atau bahkan tumpul?
Sebagai gerakan intelektual, gerakan sosial, gerakan politik, gerakan moral dan lainnya kita harus mulai mengembalikan elan vitalnya. Integritas itulah yang menjadi sepadan dengan tugasnya, saat inilah kita harus terbangun dan terjaga untuk tetap dan terus berjuang tanpa lekang oleh zaman. Kita berjuang intuk menegakkan keadilan dan mencapai konsistensi perjuangan dan satu untuk rakyat dan rakyat supaya sejahtera.
Lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan”gie” adalah pilihan dan konswensi tugas dan kita harus membuat evolusi berujung pada revolusi melawan kesemena-menaan di segala lini dan pelosok negeri merah putih ini.
Torehkanlah kebenaran dan kibarkan panji kemanusiaan ….. untuk adil seadil-adilnya!!!
Carilah solusi untuk negeri ini, bukan malah mempolitisasi kebijakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Merdeka 100% adalah harga mati dan tak bisa ditawar lagi untuk keadilan bangsa yang berpihak pada masyarakat.
Medoho, 29 Mei 2008

Senin, 26 Mei 2008

TOLAK KENAIKAN BBM DAN SELAMATKAN HAK-HAK RAKYAT

Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM +30% sangatlah mencekik kehidupan rakyat, hal itu berimbas pada kenaikan bahan kebutuhan yang berujung pada kemiskinan bagi rakyat Indonesia.kenaikan prosentase kemiskinan ini sangat memukul bangsa ini sehinggabertolak belakang dengan kenyataan alam yang berlimpah dan begitu kaya…lalu mengapa termiskinkan?
Antek-antek kaum kapitalis telah masuk kedalam sistem kehidupan negera kita, birokrasi yang sekongkol dengan para agen kapitalis telah mengakibatkan negeri kita terjajah dan berjalan pasti. Buktinya perlindungan terhadap pekerja tersingkirkan. Pengelolaan sumber daya alam telah dikuasai oleh investor asing. Kita hanya menjadi budang bagi bangsa sendiri.ekspor minyak yang telah kita sepakati hanya mengacu kepada kebijakan OPEC, tidak lagi mengutamakanrakyat namun atas system kerja sama yang sebenarnya eksploitatif terhadap bangsaini.
Kekayaan alam yang telah dimiliki tidak hanya diserahkan oleh sekelompok orang yang mempolitisasi dan berkepentingan atas pribadi atau golongan mereka yang tentu kebijakannya tidak mendukung kepentingan dan kebutuhan rakyat. Apakah dengan alasan menaikkan harga BBM, alokasi BLT kepada penduduk miskin semua hanya retorika politik tanpa memenuhi prosedur Hukum resmi perundang-undangan pasal 33 yang mengembalikan kekayaan Negara pada rakyat. Bukti-bukti tertulis itu cukup untuk dibuktikan di tengah kehidupan bangsa ini. Bukan dijadikan retorika berbangsa. “Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo murah kang sarwo tinuku, subur kang sarwo tinandur” Tak Terbukti.
Dari analisa yang dilakukan atas naiknya Harga BBM dan ketidak seimbangan alam dan kekayaan hidup berbangsa. Dengan ini menyatakan sikap yang harus ditekankan dan dijadikan kebijakan oleh pemerintah adalah :

1.Tolak kenaikan BBM
2.Nasionalisasi sumber Migas
3.Kaji ulang kontrak karya yang merugikan bangsa
4.Mempercepat kebijakan diversifikasi energi yang terbarukan
5.Tolak liberalisasi kebijakan pengelolaan energi
6.Tolak politisasi kenaikan harga BBM
7.Penuhi amanah konstitusi rakyat mendapatkan penghidupan yang layak sesuai pasal 33 UUD
8.menuntut transparansi BP Migas dan pertamina memaparkan kepada publik kekayaan hasil dan sumber minyak di indonesia
9.Kembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi dengan penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat.
10.Tuntaskan pemberantasan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mereformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan (tangkap penjahat adili seadil-adilnya) untuk penyelamatan lingkungan.

HANYA SATU KATA REVOLUSI !!! RAKYAT KITA AKAN MERDEKA 100%
TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!!! TOLAK KEMISKINAN STRUKTURAL-GLOBAL.
HIDUP RAKYAT...HIDUP BANGSA INDONESIA......

Refleksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Transisi Reformasi; Revitalisasi Gerakan Mahasiswa Untuk Mencapai Konsistensi Perjuangan Menuju M

Keadaan Indonesia dari hari kehari terus bertambah terpuruk dari polemik kebangsaan dengan diiringi melejitnya harga bahan pokok, harga kedelai, harga minyak dan gas, berada di atas rata-rata, selain itu ditambah dengan pengangguran dan pemiskinan yang terus meningkat dan tersistem. ketidakberhasilan dalam menaggulangi problematika bangsa ini disebabkan pemerintah tetap menjalankan sistem neoliberalisme dan neokapitalisme dengan mengadopsi kebijakan ekonomi berdasarkan konsensus Washington. Konsensus ini mengakibatkan kerugian bagi Rakyat Indonesia, karena ketidaksiapan Indonesia menghadapai kebebasan.
Dilihat dari analisa sektor politik, kesalahan pemerintah terletak pada belum berubahnya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, yang berlaku adalah demokrasi adaptif yang terkooptasi ideologi kapitalisme seperti yang berlaku pada rezim Orde Baru. Demokrasi kapital merupakan demokrasi yang tunduk kepada modal atau mereka yang memiliki uang. Ini tidak bisa dipungkiri karena demokrasi yang berlaku dibangsa merah putih adalah masyarakat mudah terjebak dan terkooptasi oleh absolutisme, fanatisme Selama keadaan ini terus berlangsung maka demokrasi nilai yang seharusnya bersuara dan bersumber pada rakyat tidak akan tercapai dan ini merupakan kendala (constraint) sekaligus sumber keteraturan politik.
Dari sektor psikologi bangsa dan kerakyatan banyaknya para elite politik yang duduk sebagai aktor dan negarawan memiliki jiwa superioritas yang tinggi dan inipun diikuti oleh kendali misi pribadi untuk berkuasa, sehingga berbagai jurus dan spekulasi diluncurkan untuk mendapat keuntungan. Disisi lain dampak psikologis masyarakat secara umum mengalami apriori atau krisis kepercayaaan terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Kegagalan negara bukanlah semata kegagalan pemerintah, melainkan semua aktor yang terlibat dalam distorsi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat. Merekalah yang memberikan kemiskinan kepada rakyat dan mengembangkan ketidakadaban.
Menurut studi karakteristik negara gagal, antara lain adalah tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi yang merajalela, miskinnya opini publik, serta suasana ketidakpastian yang tinggi. Negara gagal terbentuk pada awalnya karena kegagalan di bidang ekonomi, yaitu ketidakefeisienan yang parah dalam mengatur modal dan tenaga kerja dan ketidakmampuan melakukan distribusi/pengadaan pelayanan dan barang dasar bagi penduduk ekonomi lemah. Akibat selanjutnya adalah kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan.
Kemunduran ekonomi biasanya sejalan dengan lemahnya institusi penegakkan hukum. Karena adanya kemunduran ekonomi, akan semakin sulit menegakkan institusi-institusi negara menjadi lebih bersih. Dan kendala penegakkan demokrasi juga menjadi hambatan kalau rakyat lebih suka memikirkan ”perut” daripada kehidupan bermasyarakat.
Menurut Jared Diamond (Collapse;2005) dicantumkan peta Indonesia sebagai negara yang sekaligus berbeda dalam environmental trouble spots of the modern world atau political trouble spots of the modern world. Indonesia menurutnya adalah negara yang pernah dan sedang mengalami rentetan masalah politik yang memenuhi syarat sebagai pertanda yang baik bagi negara gagal (state failure). Selain itu tekanan penduduk yang mencapai 3 persen tiap tahun mempercepat laju deforistasi (penggundulan hutan), meningkatnya limbah kimia beracun (polusi, rumah kaca, dan pertambangan), krisis energi, kekeringan, kelaparan, dan berbagai masalah lingkungan dan sosial.
Liarnya ilegal loging dan ketidakmampuan menjaga lingkungan udara, laut, darat merupakan hal-hal serius yang harus diperhatikan Indonesia. Mental korupsi yang merajalela dan parah di semua tingkatan rakyat, besarnya beban hutang negara, dikuasainya aset-aset ekonomi oleh pihak asing menambah rentetan polemik bangsa yang seharusnya segera mendapat perlakuan khusus. Akankah bangsa terus mengalami keterpurukan dari hari kehari dari tahun ketahun hingga bergantinya rezim para penguasa bahkan jargon perubahan yang didengungkan hanya sebatas kelatahan belaka.
Transisisi Reformasi dan anomali politik
Gaung Gerakan reformasi yang muncul pada awal 1998, kini genap berumur 10 tahun. Awal agenda yang diusung cukup beragam diantara tuntutan untuk mengakhiri praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Stop otoriterisasi sistem militer (re-demokratisasi subtansi), turunkan dan lengserkan suharto, pencabutan dwifungsi ABRI, menegaskan pemulihan krisis politik-ekonomi yang terpuruk dan sejumlah agenda-agenda politik lainnya.
Setelah 10 tahun berjalannya reformasi lalu apa yang patut kita catat! dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil. Dengan bergulirnya iklim heroisme masa dengan diiringi menggelindingnya rezim reformasi dengan menginginkan perubahan, apa yang terjadi setelah para elite birokrasi diduduki oleh tokoh-tokoh reformasi, apakah ada perubahan signifikan untuk negara ini. Mungkin bisa dikatakan gagal dari beberapa agenda reformasi untuk negeri ini.
Suasana perubahan demi perubahan telah menjadi kata kunci dengan masa transisi politik-demokrasi yang terus bergema untuk perbaikan. Efek samping pemahaman transisional demokrasi yang didengungkan mengalami alienasi menjadi transaksional.
Transisi yang merupakan kerangka waktu untuk menandai suatu pergantian dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi terjadi dalam suasana transaksional, suatu ciri dan tanda-tanda berkuasanya kroni-kroni rezim lama dalam format politik baru. Transaksional yang dimaksud adalah perilaku politik rezim "baru" berkompromi dengan kekuatan kroni-kroni Soeharto yang mengubah wajah politiknya dalam suasana reformasi.
Hegemoni kekuatan politik partai dan para tokohnya yang lahir dimasa reformasi kurang mampu mendobrak perubahan yang terarah malah justru menjadikan Wajah politik Indonesia terjerembab dari sifat perubahan demi perubahan. Anomali politik ini menjadi salah satu ciri khas orde-reformasi, di mana sistem politik yang dibangun kurang memiliki arah, tujuan, dan sasaran yang jelas, khususnya dalam konsolidasi demokrasi dan merampungkan sejumlah agenda reformasi yang melahirkan transisi. Dampak dari sejumlah agenda reformasi yang diusung sebagai suatu momentum bersama untuk melangkah dalam kehidupan politik yang lebih baik ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, anomali demi anomali sering kita saksikan dalam praktik politik.
Kita dapat mencatat sejumlah hal diantaranya amandemen konstitusi mengalami "penyebaran," yang justru melahirkan kontradiksi hukum. Kita menganut sistem presidensial di satu sisi, tetapi dalam amandemen UUD 1945 praktik-praktik parlementer terjadi.
Agenda pengusutan KKN yang dituntut mahasiswa sebagai akar masalah yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi sulit sekali diubah dari wajah perpolitikan Indonesia. Bedanya, bila di masa Orde Baru, KKN terpusat pada sosok dan keluarga Soeharto sebagai patronase, kini KKN menyebar dalam diri rezim-rezim penguasa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. KKN sebagai agenda utama yang harus diberantas justru mengalami metamorfosis. Morfologi sistem berimpit pada diri rezim-rezim yang berkuasa. Bangsa kita menjadi bangsa yang munafik karena dalam praktiknya, KKN justru terjadi secara transparan. Padahal, isu penghapusan KKN adalah isu utama gelombang reformasi sejak akhir 1997 dan awal 1998.

Perilaku koruptif
Fenomena umum terjadinya korupsi "berjamaah" di mana-mana, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah seolah sudah menjadi rahasia umum, kebiasaan yang dilanggengkan dan tersistem ini menjadi kendala sistemik. Persoalan korupsi adalah persoalan awal yang dianggap telah merongrong bangsa ini sehingga mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat parah tetapi mengapa para elite yang berkuasa lupa diri akan situasi krisis yang baru saja berlalu. Fenomena umum karena di mana ada kesempatan berkuasa, ternyata sifat kekuasaan identik dengan praktik-praktik korupsi. Berapa banyak penguasa di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terseret masalah itu.
Agenda pengusutan harta dan kekayaan Soeharto juga mengalami kebuntuan. Sikap dan perilaku elite yang berkuasa memang "ambivalen," di satu sisi menghendaki kasus Soeharto terus dilanjutkan, di sisi lain, perkara itu dapat dihentikan dengan pemberian maaf. Inilah makna transaksional yang dimenangkan kelompok kroni-kroni Soeharto dalam perjalanan 10 tahun reformasi.
Bila kita mengatakan reformasi telah mati suri sejak Pemilu 1999 menghasilkan susunan kabinet dan menteri serta anggota legislatifitu seolah layak disematkan. Kita menyaksikan elite politik yang "lupa diri" atas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum dan agenda utama politik yang diusung reformator di masa-masa awal penjatuhan Soeharto tidak dijalankan.
Para elite yang berkuasa yang dibelit persoalan harga yang tinggi, krisis yang berkelanjutan, pengangguran dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil, mencekiknya harga BBM dan bahan pokok serta sejumlah fenomena ekonomi-politik lainnya, menjadi gagap dan ketakutan. Risiko politik yang tinggi menyebabkan penguasa yang lahir di masa reformasi mencari strategi dan jurus selamat. Jurus itu adalah transaksional yang ujung-ujungnya adalah kompromi dengan kroni-kroni kekuatan lama (Orde Baru).
Inikah realitas yang kita hadapi saat ini. Apakah kita sadar, Selama kita mengerti dan memahami, saatnya kita tergerak. transisi reformasi ada batasnya, saatnyalah kita merubah kofrontasi policy yang mengarah pada cari amannya saja. Bangsa kita butuh kepastian perubahan yang tersistem dan terorganisir yaitu revolusi.
Momentum satu abad kebangkitan nasional dan sepuluh tahun reformasi akankah kita jadikan sebagai angin lalu ataukah kita jadikan sebagai momentum melakukan kritik dan merumuskan solusi. Haruskah revolusi dan perjuangan yang memakan korban dan darah hanya menjadi pesan?
Sanggupkah kita mengawal untuk mengenang sekaligus melanjutkan revolusi untuk menumpas para penindas. Mulai detik ini sesungguhnya adalah keberanian dan tindakan kita untuk turut melanjutkan dan bertanggungjawab menggendong tugas besar bangsa yang kompleks demi terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhai allah SWT.

Selasa, 13 Mei 2008

Dilema BBM bagi rakyat


Spekulasi atau apapun namanya wacana bergulirnya kenaikan harga BBM menjadi hantu yang selalu menghiasi pikiran rakyat. Entah polemik ini memang disengaja atau tidak kalau kita amati memang ada sekenario besar yang di dulang oleh para tikoh dan elite negara. Lalu bagaimana sikap kita melihat semua ini ? Haruskah kita diam! Melamun! Ataukah bergerak dan berjuang!!!
jangan pernah berhenti bergejolak untuk kenaikan harga BBM ini, dan teruslah berfikir dan berindak untuk melawan kenaikannya. Silahkan beragam cara untuk menghambat bahkan menghentika laju kebijakan kenaikan harga BBM ini.
Masyarakat kecil terus bergeliat dengan dibarengi merangkaknya kenaikan harga bahan pokok, inikah bukti negara berpihak pada masyarakat! Atau masyarakat yang mana.....?
saatnyalah kita sekarang tergerak atas solodaritas untuk melawan tirani dan kebijakan yang tidak bajik ini. Lalu bagaimana caranya?
Sadarlah wahai semua atas hipnotis yang mengatas namakan BLT atau ada embel-embel plus-nya. Karena itu malah membodohi masyarakat dengan ketergantungan materi. Sanggupkah kita melawan?
Jangan pernah terlelap oleh bentuk neo-liberalisme yang menjelma dalam kebijakan semu dan pragmatis. Marilah kita bersama melakukan keberanian untuk menuntut dan mendesak atas kepedulian para bangsawan elit tak bertanggungjawab untuk menyelesaikan PR bangsa yang dibuat mainan.
Persoalan naiknya BBM adalah tidak hanya kita pahami sebagai persoalan teknis semata seperti, jebolnya APBN, naiknya harga minyak dunia, namun jauh dari itu bahwa kebijakan naiknya BBM dijadikan kedok untuk menjajah negeri ini oleh para kapitalis dengan mengikuti instruksi dari agenda neoliberalisme ekonomi, dimana salah satunya adalah mencabutan subsidi negara.
Tapi lebih dari itu..........
sadarlah ...............
bangunlah ................
wahai kawanku ................
...............Tolak kenaikan BBM.............
Dengan menuntut : Nasionalisasi sumber Migas, kaji ulang kontrak karya yang merugikan bangsa, Mempercepat kebijakan diversifikasi energi yang terbarukan, Tolak liberalisasi kebijakan pengelolaan energi, Tolak politisasi kenaikan harga BBM, Penuhi amanah konstitusi rakyat mendapatkan penghidupan yang layak sesuai pasal 33 UUD, menuntut transparansi BP Migas dan pertamina memaparkan kepada publik kekayaan hasil dan sumber minyak di indonesia.................
ayo...... jangan takut demi membela kaum tertindas terpinggirkan..
oleh sistem yang tidak bajik.....
hidup mahasiswa.........
hidup rakyat..........
hidup.... perubahan ...
hanya satu kata revolusi
demi kebenaran yang sebenar-benarnya...
Semarang mei menjelang 13 koe-