Unjuk rasa yang bergemuruh dari setiap daerah yang dilakukan mahasiswa hingga hari ini ataupun warga buruh dengan yang lainnya telah mewarnai momentum tujuh tahun kepemimmpinan rezim SBY. Momentum utama yang hari ini diperingati sebagai Hari sumpah Pemuda ke-83 dilakukan berbagai sikap aksi. Gerakan pemuda ada yang menggelar dialog, orasi hingga aksi demonstrasi turun kejalan. Semua merupakan pilihan tindakan untuk merepresentasikan bahwa kita semua sebagai pemuda bertanggungjawab untuk menggelorakan semangat kembali dengan tekad para pemuda Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Momentum sumpah pemuda bukanlah sekedar dimaknai sebagai seremonial, tetapi lebih dari itu bagaimana semangat muda dapat menguat dan bergelora untuk memperbaiki negeri ini. Diantaranya dengan mengingatkan SBY dan rezimnya dalam bertugas. Jangan ada lagi wacana, sibuk menjaga citra, tetapi nyata bekerja sesuai tuntutan yang ada.
Rezim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sudah memimpin negera ini selama tujuh tahun, dalam realitasnya negara sampai saat ini belum bisa memberikan ruang kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bahkan tugas menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahterahkan rakyat, dan meciptakan keadilan sosial masih jauh dari panggang api.
Dalam masa kepemimipinan SBY, Negara talah gagal menciptakan kesejahteraan, dan realitasnya kemiskinan makin bertambah dilapangan dan menggurita hingga kelini yang paling dasar dari kebutuhan masyarakat. Dari rentetan data dan fakta warga negara yang dikatakan sejahtera menurut statistik terabaikan bahkan tidak berarti. Rentetan kejadian seperti makan nasi aking, bunuh diri dan berbagai kerusuhan kelompok sosial yang terjadi akhir-akhir ini adalah buah dari kemiskinan. Pemerintah melakukan pemiskinan sistemik bagi masyarakat dengan gagalnya menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pokok. Kita menuntut agar seegara menurunkan harga kebutuhan pokok.
Kedaulatan bangsa mengalami ancaman dengan masuknya para investor (kelompok-neolib) yang cenderung mengeksploitasi alam yang terus mencengkram negeri ini. Rezim SBY memberikan angin surga bagi para kapitalis untuk mengeruk kakayaan alam di sektor strategis. Kasus privatisasi perusahan publik makin menjauhkan rakyat untuk menikmati kekayaan di negeri sendiri. Negara telah menyatu dengan para pemodal asing (kapitalis) dan menjelma menjadi musuh rakyat.
Pemerintah makin hari kebijakannya semakin tidak berpihak kepada rakyat diantaranya mengegolkan Undang-undang (UU) pesanan pemodal asing, hingga pencabutan subsidi dengan dalih menghabiskan anggaran negara. Jelas menjadi bukti rakyat semakin termarginalkan dinegeri sendiri. Termasuk subsidi menjadi harapan bagi masyakat sebagai modal untuk membuka usaha dalam peneningkatan kualitas hidup akibat kebijakan yang sangat tidak populis berpihak pada rakyat miskin. Negara tidak membiarkan masyarakat mandiri, malah mengeksploitasi kemiskinan rakyat untuk melindungi koorporasi asing.
Rentang waktu dari akibat penjualan asset kepada pihak asing telah melanggar konstitusi bahkan bertentangan dengan UUD 1945. Negara harus berani menguasai kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan mengatur re-negoisasi kontrak, misal dengan PT. Freeport, Nuwmont dll. Bangsa Indonesia telah kehilangan kemandirian dengan membiarkan asset strategis dikelola pihak asing. Sektor-sektor ekstratif seperti minyak dan tambang diserahkan hampir sepenuhnya kepada kaum imperialis sehingga bangsa menjadi buruh dinegeri sendiri.
Nasionalisasi adalah harga mati untuk mengenbalikan kedaulatan yang terancam hilang, untuk menyelamatkan rakyat dari kemelaratan dan cengekraman neo-liberalisme global. Negeri ini harus menjadi tuan di negeri sendiri, rakyat harus menjadi kaya oleh hasil bumi di tanah sendiri. Nasionalisasi asset adalah upaya membangun kemandirian bangsa dengan mengandalkan kemampuan rakyat.
Pemerintah terus melakukan pembohongan kebijakan dengan memanipulasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan GDP, sehingga gagal menciptakan kesejahteraan. Pertumubuhan ekonomi dengan GDP berarti menyertakan hasil produk perusahan asing untuk sehingga seolah-olah pemerintah telah berhasil. Kita menuntut, supaya Pemerintah harus kembali pada ekonomi yang berbasiskan pada GNP. Pertumbuhan ekonomi yang berpijak pada hasil produksi nasional, hasil dari keringat rakyat Indonesia. Kesejahteraan hanya akan tercipta ketika orientasi kebijakkan ekonomi berbasiskan kerakyatan dengan menyentuh ekonomi mikro, dengan memberdayakan UKM yang merupakan sector ril.
Negeri ini menjelma menjadi negeri para elit dengan berbagai regulasi yang menutup keran demokrasi bagi masyarakat. Partisipasi politik menjadi monopoli para elit yang terus menerus membangun oligarki politik. Para pemodal makin memainkan peran dengan berlakunya politik uang dan politisasi dalam produk legislasi. Oligarki politik menjadi ancaman nyata dalam sistem politik kita, yang mana demokrasinya tengah dibangun. Produk regulasi terpolitisasi untuk melindungi kepentingan para elit yang masih menguasai posisi strategis. Rakyat makin kehilangan kedaulatan untuk menentukan kebijakkan publik.
Bagi kita, rakyat tidak boleh kehilangan control atas Negara, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat, setiap pemimpin yang tidak menjalankan mandat rakyat, maka kekuasaannya kapan pun dapat diambil rakyat.
Kapitalime tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga mengancam dunia pendidikan dengan dikeluarkannya RUU pendidikan tinggi yang merupakan jelmaan BHP dan BHMN. Masyarakat miskin tidak mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan karena biaya pendidikan makin mahal. Manajemen pendidikan cenderung beroerientasi pada profit-finansial daripada mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sebagai modal membangun bangsa.
Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan pemerintah sebagai keterwakilan negara ini memiliki tugas untuk menjamin kesempatan yang sama kepada semua warga untuk menikmatinya. Pendidikan harus tertuju pada penciptaan generasi Indonesia yang berkarakter kebangsaan berkearifan lokal dan berkualitas.
Kejadian demi kejadian tidakadilan terus melukai hati nurani masyarakat. Pemerintah mengalami kegagalan menegakkan hukum dengan adanya kriminalisasi dan politisasi dalam hukum. Kasus wisma atlet nazarudun, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kasus Century dan lainnya menjadi bukti tumpulnya penegak hukum, sedangkan mencuri ayam harus menerima hukuman dipenjara, bahkan kasus-kasus seperti mbok minah dan lainnya menjadi realitas buruk hukum dinegara ini, masyarakat terus menanti dalam ketidakpastian.
Keadilan hanya akan tercipta di saat pemerintah mampu menegakkan keadilan. Persoalan korupsi terus menjadi kendala dalam pendistribusian hasil pembangunan. Uang rakyat makin dimonopoli penguasa yang haus uang dan kekuasaan, yang telah kehilangan hati dengan terus mencaplok hak rakyat. Maka kita menuntut kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Berantas mafia peradilan, gantung koruptor dan kembalikan uang rakyat dari tangan maling hak rakyat.
SBY harus bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Harus bersedia di kritik dan menerima atas semuanya masukan. Kita berharap unjuk rasa yang ada, siapa pun yang melakukan, termasuk mahasiswa dan pemuda dalam rangka Sumpah Pemuda, harus meneriakkan dan menggelorakannya dengan aksi. Perjuangkanlah hak rakyat, mari kita peringatkan SBY bersama menteri, aparat, penegak hukum, dan lainnya agar berpacu memenuhi tanggung jawab mereka.
Sudah saatnya kita sebagai pemuda memegang peranan penting untuk terus bersikap kritis, idealis dan independen. Termasuk dalam mengingatkan pemerintah adalah bagian dari tindakan yang harus kita sampaiakan agar SBY pada hari ini dan seterusnya supaya betul-betul berpihak pada kebijakan untuk mengentaskan rakyat miskin agar bias sejahtera dan sesua dengan tujuan berdirinya bangsa ini supaya berdaulat adil dan makmur. (Pagi 01.30)
Jakarta, 28 Oktober 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar