Spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh ekskutif dan legislatif bangsa ini dalam pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) berakhir pada sikap penolakan dua calon yang diajukan oleh presiden. Inikah sikap politik yang ditunjukkan mereka kepada masyarakat? Seharusnyalah menjadi contoh bagi rakyat, tapi malah sebaliknya ! lalu bagaimana?
Kalau kita mengamati perhelatan yang terjadi dari hari-kehari tentang keputusan dan kebijakan yang diambil ternyata banyak yang mengedepankan pada kentalnya sarat kepentingan politik dan ego sesaat. Perlu disadari bahwa semua itu diakibatkan dari kurangnya komunikasi diantara pemerintah dengan DPR.
Kedua dikarenakan spekulasi yang berlebihan sehingga kurang bisa mencandra baik apakah itu kebutuhan atau kepentingan. Ini berdampak pada ekses negative bagi public sendiri. Ketiga semua keputusan yang diambil sarat dengan kepentingan politik dari masing-masing kubu baik itu eksekutif maupun legislative.
Regenerasi pemilihan Gubernur Bank Indonesia difahami bukan hanya mengegolkan kepentingan masing-masing kelompok tapi lebih dari itu bahwa pemilihan calon sendiri harus mempertimbangkan pada kriteria ; kompetensi, karakter, loyalitas dan itegritas, kapabilitas dan profesionalitas.
Lebih penting lagi bila ditambahi dengan track record (rekam jejak) pengalaman kerja, mengerti dan memahami faktor ekonomi, moneter sekaligus juga sektor fiskal dan sektor riil lapangan.
Sebaliknya jangan difahami sekedarnya karena kepentingan sesaat malah merusak susu sebelanga. Keputusan menolak memang juga bagian dari penghargaan demokrasi tapi kita perlu memikirkan kepentingan strategis jangka panjang. Masih banyak Pekerjaan Rumah dari BI sendiri yang menumpuk dan belum tergarap.
Untuk meminimalisir bahkan menghindari ekses-ekses negatif yang mengelinding pada masyarakat umum. Bahkan berpotensi menimbulkan dikotomi dan polarisasi konflik sehingga berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR.
Pertama diperlukan segera komunikasi dan kompromi politik antara ekskutif (presiden) dan legislatif (DPR) demi terciptanya pandangan baik kedepan. Persoalan ini harus diselesaikan secepatnya jangan sampai berdampak terjadi bahkan memicu terancamnya stabilisasi moneter. Kedua, perlunya transparansi terhadap kandidat pencalonan Gubernur Bank Indonesia mengenai kriteria yang dikehendaki oleh Ekskutif, Legislatif dan masyarakat umum (pasar). Baik itu dari segi kriteria yang disepakati sesuai dengan yang disepakati dari calon yang akan dipilih.
Ketiga meminimalisisir konflik politik. Kalau sebelumnya kental sarat akan kepentingan politik dan kelompok, bagaimana kalau semua yang berkepentingan merubah minset dan perilaku menjadi lebih positif dari semua lini yang ada. Dengan kepentingan bersama demi kebaikan bangsa ini maka berikanlah yang terbaik demi keputusan yang terbaik.
Perlu dihindari spekulasi-spekulasi yang tidak bertujaun baik demi terciptanya stabilisasi moneter bangsa indonesia. Selain itu perlu evaluasi bersama atas perhelatan yang telah terjadi. Perlu difahami bersama bahwa dengan memberikan kriteria terbaik dari yang diharapkan yang berdasar pada fit and propert test calon yang diajukan, maka perlu difikirkan kedepan perlu berbaikan bersama karena semua stake holder yang menentukan dan disitulah prospek kedepan bisa dimulai.
Apakah kita mau mengulang lagi kegagalan kegagalan yang terjadi sebelumnya? Bercerminlah pada realitas krisis moneter yang menimpa bangsa indonesia. Lupakan yang terjadi, tanggalkan kepentingan-kepentingan sesaat. Jadikan semua itu sebagai pijakan kebaikan dan menatap kebaikan bangsa kedepan.
Lemah gempal, 2 April 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar